Palopo_ Minggu, 15 Februari 2009 calon Anggota DPRD Provinsi SULSEL periode 2009-2014, Partai Keadilan Sejahtera(PKS) dr.H.Andi Qayyim Munarka,M.Kes mengadakan bakti sosial berupa acara Sunnatan Massal yang pesertanya kurang lebih 150 peserta yang merupakan anak-anak seputar Wilayah Palopo. Masyarakat sangat antusias menyambut kegiatan ini dilihat dari padatnya tempat kegiatan tersebut. Selain tidak memungut biaya, kegiatan ini juga melibatkan 15 Tim Medis dari Makassar dan tidak ketinggalan pula Tim Medis dari Kota Palopo. Kegiatan ini berlangsung sejak pukul 08.00 WITA-selesai yang bertempat di Jalan Landau no.72 Kota Palopo. Sunnatan massal ini merupakan serangkaian kegiatan peduli PKS terhadap warga palopo dan sebagai ajang sosialisasi/pengenalan cara pencontrengan yang baik dan benar pada pemilu bulan April mendatang. Bakti sosial ini pula sebelumnya sudah dilakukan di daerah Batu Pasi diakhir tahun 2007 kemarin dan baru-baru ini di daerah Suli pada tanggal 8 Februari 2009.
“ kegiatan ini ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat khususnya masyarakat Palopo dimana layanan kesehatan dalam bentuk sunnatan ini tidak termasuk didalam layanan Jaminan Kesehatan Daerah(JamKesDa) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat(JamKesMas), selain itu kegiatan ini pula dilakukan sebagai ajang sosialisasi pencontrengan yang baik dan benar pada pemilu bulan April mendatang”. Ujar dr.H.Andi Qayyim Munarka, M.Kes selaku penanggungjawab kegiatan ini.
“Alhamdulillah kegiatan bakti sosial ini banyak mendapat animo dari masyarakat dan harapan kami kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian PKS terhadap masyarakat ”. Tegas Caleg DPRD Provinsi fraksi PKS tersebut.
Divisi Humas dan Media PKS DPD Palopo
Kabid. Bina Mitra Poltabes Jambi (Ibu Aswini) secara tegas membantah pernyataan sebagaimana yang dilansir oleh SCTV. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya menyatakan: tidak ada tindakan mesum – apalagi hubungan intim – antara tertuduh Zulhamli dengan petugas perempuan di Panti pijat tradisional “Sehat Bersih”.
PK-Sejahtera Online: Menjelang Pemilu 2009, dinamika politik semakin memanas. Upaya penyebaran isu, wacana negatif, dan fitnah terus bergulir. PKS yang selama ini dikenal sebagai partai da’wah yang konsisten dengan jargon “Bersih, Peduli, Profesional” terus digoyang citranya, tidak hanya terjadi di tingkat lokal tetapi sampai berdampak secara nasional.
Setelah kader PKS M. Rifa’i Lubis difitnah melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur, kini Zulhamli Al Hamidi (anggota DPRD Kota Jambi) kembali menjadi objek fitnah.
Pemberitaan di beberapa media terkesan tidak berimbang, tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan. Dalam berita Liputan 6 Siang SCTV pada hari Rabu, 4 Februari 2009 pukul 12.00– yang ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia – penyiar televisi itu menyebut bahwa: menurut Polisi, saat ditangkap oleh Satpol PP Zulhamli sedang berhubungan intim dengan pemijat di panti pijat tersebut.
Dampak dari berita ini tentu sangat luas. Reaksi negatif muncul dari masyarakat luas terhadap PKS. Seluruh kader PKS se-Indonesia jelas amat terkejut mendengar berita di SCTV tersebut. Bahkan banyak kader PKS yang sedang merantau di luar negeri di berbagai benua, ikut mempertanyakan masalah ini. Padahal apa yang diberitakan oleh SCTV sungguh suatu fitnah yang nyata!
Dalam pertemuan yang digelar di Poltabes Jambi (Kamis/4 Februari 2009 pukul 14:00 WIB), Kabid. Bina Mitra Poltabes Jambi (Ibu Aswini) secara tegas membantah pernyataan sebagaimana yang dilansir oleh SCTV. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keduanya menyatakan: tidak ada tindakan mesum – apalagi hubungan intim – antara tertuduh Zulhamli dengan petugas perempuan di Panti pijat tradisional “Sehat Bersih”.
Apalagi jika persoalan ini dilihat dari sudut pandang kaidah hukum positif sebagaimana yang berlaku di Indonesia, sama sekali tidak ada aspek hukum yang dilanggar oleh Zulhamli. Selain tempat pijat tersebut memiliki izin operasional resmi dari Pemerintah Kota Jambi, petugas yang ditemui saat razia berlangsung adalah petugas perempuan resmi dan berseragam lengkap.
PKS mempertanyakan mengapa substansi pemberitaan menjadi liar dan tidak mengacu pada fakta-fakta di lapangan? Mengapa PKS terus difitnah? Kami melihat ada upaya dan i’tikad tidak baik untuk menyudutkan, menyerang dan merusak citra PKS secara bottom-up dan sistematis.
PKS sangat mengedepankan sistem dan mekanisme partai dalam menangani persoalan yang menimpa para kadernya. Di dalam struktur PKS, ada lembaga Dewan Syari’ah sebagai yang paling berhak menilai perilaku kader baik secara pribadi maupun di ranah publik (mengingat ada lebih dari 1000 kader PKS yang bekerja sebagai pejabat publik di Legislatif, Yudikatif, maupun Eksekutif).
Meskipun secara hukum tidak ada pelanggaran, namun secara etika kepartaian, seluruh kader PKS jelas tidak diperkenankan mengunjungi panti pijat karena konotasi tempat tersebut cenderung negatif di mata masyarakat.
Merasa dirugikan, PKS juga akan menuntut secara hukum pemberitaan di SCTV yang tidak didasari oleh fakta yang kuat, akurat, dan berimbang. PKS merasa diperlakukan tidak adil oleh media karena kesimpangsiuran ini menggerogoti kerja-kerja positif PKS selama ini di tengah masyarakat.
DPD Partai Keadilan Sejahtera
Kota Jambi
Safrudin Dwi Apriyanto, S.Pd
Ketua Umum
partai keadilan sejahtera kota palopo mengadakan sosialisasi yang dihadiri langsung oleh ketua KPUD kota Palopo dan Ketua Bawaslu kota palopo.
dalam pertemuan ini KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat pks tentang cara mencontreng yang benar, sedangkan ketua bawaslu kota palopo mengemukakan beberapa peraturan-peraturan dalam berkampanye, dan sekaligus memberitahu jenis-jenis pelanggaran kampanye.
dalam materinya ketua KPU kota Palopo menyanjungan PKS dengan kata "Kader PKS itu adalah kumpulan orang-orang cerdas" namun ketua BAWASLU menimpal dengan ucapan "selain itu kader PKS adalah orang yang santun" kemudian ketua bawaslu memberikan kredit poin kepada pengurus sebab beliau mengatakan "PKS adalah partai pertama yang mengundang BAWASLU dalam sosialisasi"
Untuk kasus pemberantasan narkoba tirulah PKS. Kenapa? Jangankan narkoba, pengurus PKS dari tingkat desa sampai pusat tidak ada yang merokok.
PK-Sejahtera Online: Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kepulauan Riau (Kepri), berinisial AZ (40), dicokok polisi di salah satu kamar hotel berbintang di Kota Jambi atas dugaan kasus pemakaian narkoba jenis ekstasi.
Demikian berita di inilah.com (18/12), yang saya perkirakan akan membuat makin panas dunia politik Indonesia mendekati hari H pemilu.
Saya perlu menulis ini karena baru saja kemarin di daerah saya (kabupaten Bantul Yogyakarta) Partai Demokrat membagi-bagikan stiker yang berisi ‘Maaf, Bantul Bebas Narkoba’. Bahkan terlihat seorang pengendara sepeda motor dengan bangga menempelkan stiker itu di bagian belakang sepeda motornya.
Dengan adanya berita yang dimuat inilah.com, saya menilai bahwa partai-partai yang bertarung di Pemilu 2009 hanya menebar janji tanpa adanya bukti. Bahkan kenyataan yang ada justru bertolak belakang dengan janji manisnya seperti kasus tersebut.
Memang kita tidak boleh men-generalisir bahwa semua partai seperti itu. Untuk kasus pemberantasan narkoba tirulah PKS. Kenapa? Jangankan narkoba, pengurus PKS dari tingkat desa sampai pusat tidak ada yang merokok.
Dan itu cara yang efektif untuk pencegahan dari narkoba. Narkoba itu memang susah untuk menyembuhkannya, makanya sebelum kejadian upaya prefentif adalah cara yang paling efektif.
PKS Kumpulkan Sumbangan 1,2 Miliar
Diposting oleh pks palopo | 18.45 | Solidaritas Palestina | 0 komentar »Aksi demo diwarnai pagelaran teater menggunakan dua rudal buatan.
VIVAnews - Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryama M Sastra mengaku dana yang berhasil digalang untuk rakyat Palestina mencapai Rp 1,2 miliar.
"Target kami 2 miliar. Jumlah itu belum ditambahkan sumbangan yang terkumpul dari aksi hari ini," kata dia di sela-sela orasi PKS di depan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat 2 Januari 2009.
Suryama juga mengatakan pihaknya sudah mengirim dua tenaga medis ke jalur Gaza dan akan mengirimkan 20 relawan lainnya dalam waktu dekat.
Massa PKS sempat melakukan aksi teater di depan Kedubes Amerika menggunakan dua rudal buatan. Rudal-rudal yang terbuat dari karton dengan panjang 2 meter itu diarahkan ke kantor Kedubes sebagai simbol bahwa Islam tidak takut kepada Amerika dan Israel. Rudal kemudian diarahkan juga ke foto Presiden Amerika, George Bush yang diberi topeng monyet.
Aksi demo ditutup dengan pembacaan doa oleh Adyaksa Dault. Menteri Pemuda dan Olah Raga itu sempat menitik air mata saat membacakan doa di depan ribuan massa simpatisan PKS.
PKS: Harga BBM Jangan Jadi Jualan Politik
Diposting oleh pks palopo | 18.44 | PKS Berbicara | 0 komentar »Penurunan harga tidak efektif bila tidak diikuti turunnya biaya hidup lainnya.
VIVAnews – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera parlemen, Mahfudz Siddiq, mengatakan rencana pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak merupakan langkah efektif mengurangi beban masyarakat. Disarankan kebijakan itu tidak terputus hanya sampai di tahap pengurangan harga.
“Bila ingin menurunkan kembali harga bagus-bagus saja,” kata Mahfudz melalui pesan singkat yang diterima VIVAnews, Selasa 13 Januari 2009.
Menurut Mahfudz, pemerintah harus memperhatikan masalah utama yang sekarang ini dihadapi masyarakat. Yaitu kelangkaan bahan bakar minyak dan gas yang terjadi di berbagai daerah. Selama kelangkaan itu tidak teratasi, kata Mahfud, tidak kebijakan penurunan harga itu tidak efektif mengurangi beban masyarakat.
Mahfudz juga mengatakan penurunan harga tidak efektif bila tidak diikuti turunnya biaya transportasi umum. “Kalau tidak demikian, masyarakat hanya akan melihat sebagai jualan politik jelang pemilihan umum saja,” kata dia.
• VIVAnews
Menurutnya, dalam UU tidak ada istilah kampanye terselubung. "Kalau kampanye itu menawarkan, menyuruh orang untuk memilih jadi nggak cocok. Tapi saya nggak tahu loh anatominya kalau seperti itu,"
JAKARTA - Tudingan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai Kejaksaan Agung bukan merupakan tindak pidana pemilu. Untuk itu, Bawaslu diminta berhati-hati mengkaji kasus ini.
"Kan dia hanya melaksanakan demo di Bundaran HI, dan membawa bendera PKS. Itu bukan pidana dan bukan kampanye terselubung," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga di Kejagung Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta, Jumat (16/1/2009).
Menurutnya, dalam UU tidak ada istilah kampanye terselubung. "Kalau kampanye itu menawarkan, menyuruh orang untuk memilih jadi nggak cocok. Tapi saya nggak tahu loh anatominya kalau seperti itu," tambahnya.
Ritonga meminta, Bawaslu mengkaji terlebih dahulu kasus ini, jangan tiba-tiba telah ditetapkan tersangka dan menyerahkan ke polisi. Diketahui, tersangka dalam kasus ini yaitu Presiden PKS Tifatul Sembiring.
"Intinya, Bawaslu harus hati-hati untuk menentukan delik pemilu supaya jangan ada lewat waktu. Satu perkara itu waktunya 51 hari, harus selesai terhitung dari awal sampai ke banding," pungkasnya. (lsi)
